Prediksi Perolehan Suara Calon Presidendan wakil presiden Jokowi Ma'ruf Amin ini merupakan ulasan berita yang bisa Anda simak. Pemilihan Ma'ruf Amin sebagai pendamping calon presiden yang berkuasa Joko Widodo dalam pemilihan tahun depan menuai polemik di antara para pendukung Jokowi. Pasangan itu menolak pemungutan suara karena banyak dari pendukung mereka menentang abstain, menurut pengamat.
Karena Ma'ruf Amin diumumkan sebagai kandidat untuk menemani petahana Presiden Joko Widodo tahun depan, untuk dikandidatkan sebagai Calon Presiden (Capres) Jokowi Ma'ruf Amin. Salah satunya adalah di antara kelompok minoritas. Di bawah kepemimpinan Ma'ruf Amin, Majelis Ulama Indonesia (MUI), empat tahun lalu mengeluarkan fatwa karena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dilarang.
Sejak itu penganiayaan terhadap kelompok minoritas. Amahl Azwar, yang setuju secara terbuka dengan gay, berkecil hati mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam pemilihan lima tahun lalu, mengakui dia memilih Jokowi. "Bayangkan Anda diharuskan memilih orang yang jelas-jelas membuat Anda tertindas di negara Anda sendiri," tambahnya.
Pandangan Ma'ruf Amin yang paling kontroversial, adalah kompilasi yang ia setujui sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, ia mengeluarkan fatwa yang mengumumkan ajaran-ajaran Muhammadiyah sebagai sekte sesat pada tahun 2005. Fatwa ini kemudian menjadi dasar bagi kelompok-kelompok intoleran untuk membawa melakukan eksekusi terhadap anggota Muhammadiyah di seluruh Indonesia.
Seorang juru bicara Komunitas Muhammadiyah Indonesia Yendra Budiandra meminta pemerintah di masa depan "untuk dapat membawa Indonesia menuju Indonesia yang lebih modern dan lebih baik dan kemudian berbalik dalam masalah domestik dan agama".
Tetapi tidak bisa dipungkiri, dia mengakui, kebebasan beragama di Indonesia sudah ada.
"Siapa pun presiden dan wakil presiden, dalam hal kebebasan beragama, tidak ada perubahan yang signifikan, baik pada masa SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan masa Jokowi."
Ini dibuktikan dengan debat Muhammadiyah di Mataram, Lombok, yang telah ditakdirkan selama 14 tahun di tempat penampungan. Karena itu, Yendra memuji kelompoknya karena mampu menerima banyak lawan yang memimpin Indonesia di masa depan.
"Bagi kami, sebenarnya dalam posisi kami masih harus bertarung, kapan saja."
Apa Visi-Misi dari Calon Presiden (Capres) Jokowi Ma'ruf Amin?
"Siapa pun presiden terpilih tentu saja akan kami dukung karena posisi Muhammadiyah selalu mendukung pemerintah yang sah," katanya.
Tidak Ramah untuk Minoritas
Tindakan Ma'ruf Amin selama di MUI memang tidak bersahabat dengan minoritas. Ini juga menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Jokowi untuk melindungi hak asasi manusia.
Human Rights Watch mencatat, selama dua periode terakhir di MUI, Ma'ruf Amin telah membantu menyusun dan menjadi pendukung vokal dari keputusan fatwa tentang hak-hak mayoritas, termasuk komunitas Muhammadiyah dan Syiah, serta orang-orang LGBT.
Selain fatwa Muhammadiyah sebagai sekte sesat, pada Maret 2015 ia menyusun kompilasi sebagai Ketua MUI, ia mengeluarkan fatwa yang menyerukan hukuman seksual sesama jenis, mulai dari cambuk hingga hukuman mati.
Pada Februari 2016, MUI mengeluarkan fatwa yang menyerukan kriminalisasi kegiatan LGBT.
Dia mendukung fatwa pribadi, atas dasar "advokasi, baik lesbian maupun gay, dan sodomi adalah haram". Baru-baru ini, pada tahun 2016, MUI menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta saat itu. Basuki Tjahaja Purnama, telah melakukan penistaan agama terhadap Islam.
Pernyataan ini kemudian menentang gelombang demonstrasi anti-Ahok dan membuat Ahok dipenjara karena ditolak oleh Hukum Penistaan. Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya menerima, pemilihan Ma'ruf Amin sebagai pendamping "bukanlah pilihan terbaik bagi Jokowi secara elektoral. Jika digunakan di layar belakang Ma'ruf Amin".
Alasannya, berdasarkan simulasi survei yang dilakukan oleh Charta Politika. Angkanya lebih rendah daripada bila dibandingkan dengan Mahfud MD yang sebelumnya diprediksi akan menjadi kandidat wakil presiden Jokowi. Langkah ini mengambil bagian dari pemungutan suara, khususnya dari kelompok minoritas, nasionalis dan milenium.
"Menurut saya, akan ada beberapa yang akan malas untuk berpartisipasi dalam kampanye. Akan malas untuk ikut serta dalam pemungutan suara pada hari itu.
"Selain kehilangan suara, itu juga akan membuat narasi kampanye Jokowi menjadi berkurang mengingat orangutan yang dulu berbicara," tambahnya. Bisa jadi, langkah ini menjadi bumerang bagi Jokowi.
"Tugas tim Jokowi adalah membangun narasi yang dapat menetralisirnya dan bertanya kepada masyarakat yang dengan jelas meminta pilihan mereka, mulai dari Ahokers (pendukung Ahok).
Selain itu, juga bagi para pluralis dan nasionalis, yang menganggap Jokowi telah membuat kompromi besar untuk memilih Ma'ruf Amin sebagai temannya. Lebih jauh, kata Yunarto, beban juga terjadi pada segmen milenial yang suka atau tidak suka mendekati Maruf Amin karena kesulitan dan kesulitan.
